Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang terpadu, terarah dan holistik, maka pendekatan pengembangan wilayah untuk pembangunan nasional ditempuh dengan instrumen penataan ruang, yang terdiri dari perencanaan, pembangunan (pemanfaatan ruang) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang merupakan landasan ataupun acuan kebijakan dan strategi pembangunan bagi sektor-sektor maupun wilayah-wilayah yang berkepentingan agar terjadi kesatuan penanganan yang sinergis sekaligus mengurangi potensi konflik lintas wilayah dan lintas sektoral .
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang terpadu, terarah dan holistik, maka pendekatan pengembangan wilayah untuk pembangunan nasional ditempuh dengan instrumen penataan ruang, yang terdiri dari perencanaan, pembangunan (pemanfaatan ruang) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang merupakan landasan ataupun acuan kebijakan dan strategi pembangunan bagi sektor-sektor maupun wilayah-wilayah yang berkepentingan agar terjadi kesatuan penanganan yang sinergis sekaligus mengurangi potensi konflik lintas wilayah dan lintas sektoral .
Strategi Pengendalian Ekonomi
Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, yang berarti meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi.
Akan tetapi di Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satu kendala utamanya adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pendapatan dan tabungan rendah, sehingga investasi menjadi rendah, modal serta produktivitas pun rendah. Keadaan ini sering disebut “ Lingkaran Setan Kemiskinan ".
Ada dua cara untuk memotong lingkarang setan tersebut, yaitu :
1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut “ Industrialisasi yang diproteksi “
2. Dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut “ Industrialisasi dengan kemampuan sendiri “.
Jadi perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatanperkapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.
Strategi pengembangan wilayah nasional untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil, antara lain:
1. Mengembangkan ekonomi daerah dan nasional melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
2. Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional yang menganut keserasian prinsip-prinsip ekonomi (Prosperity) serta pertahanan dan keamanan (Security).
3. Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi yang mencakup sistem jaringan jalan, rel, pelabuhan laut, dan bandar udara yang melayani pengembangan ekonomi kawasan andalan dan kota-kota, sehingga terwujud struktur ruang wilayah nasional yang utuh dan kuat dalam kerangka negara NKRI.
4. Mengembangkan dukungan sumberdaya air
untuk dapat mengelola pembangunan ekonomi wilayah secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
5. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
6. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
1. Mengembangkan ekonomi daerah dan nasional melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
2. Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional yang menganut keserasian prinsip-prinsip ekonomi (Prosperity) serta pertahanan dan keamanan (Security).
3. Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi yang mencakup sistem jaringan jalan, rel, pelabuhan laut, dan bandar udara yang melayani pengembangan ekonomi kawasan andalan dan kota-kota, sehingga terwujud struktur ruang wilayah nasional yang utuh dan kuat dalam kerangka negara NKRI.
4. Mengembangkan dukungan sumberdaya air
untuk dapat mengelola pembangunan ekonomi wilayah secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
5. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
6. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
PETA PEREKONOMIAAN KOTA PADANG
KEADAAN GEOGRAFIS
Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Dari luas tersebut, lebih dari 60%, yaitu ± 434,63 km², merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan.
Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (diantaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4.4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha dan pulau Pisang Gadang di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang dibagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.
KEPENDUDUKAN
Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data kependudukan tahun 2008, diketahui rasio jenis kelamin 99.13, sedangkan jumlah angkatan kerja 344.497 orang dengan jumlah pengangguran 50.343 orang. Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagrisebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.
Penduduk kota Padang sebagian besar beretnis Minangkabau. Etnis lain yang juga menjadi penghuni adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil.
MATA PENCAHARIAN
Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun disisi lain industri
PARIWISATA
Kota Padang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang, dan saat ini kota Padang sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan.
Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi, dengan gaya arsitektur bangunannya berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam, serta di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi
sumber :
- wikipedia
